Regulasi dan Identifikasi Limbah B3

Ketika berbicara mengenai pengelolaan limbah maka yang umumnya langsung terlintas adalah cara pengolahannya. Sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui dan memahami bahwa pengelolaan limbah B3 terdiri dari sejumlah kegiatan, yaitu pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan akhir.

Regulasi Pengelolaan Limbah B3

Regulasi dalam pengelolaan limbah B3 sangat dan mutlak diperlukan karena permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah B3 merupakan permasalahan global dan dapat berdampak luas. Saat ini kegiatan pengelolaan limbah B3 tampaknya telah menjadi suatu peluang bisnis yang menjanjikan sehingga banyak pihak yang ingin ikut serta di dalamnya. Sayangnya masih terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan keuntungan materi semata, di mana kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya justru menimbulkan pencemaran lebih lanjut.

Acuan utama dalam peraturan pengelolaan limbah B3 adalah Konvensi Basel. Konvensi ini merupakan pakta/perjanjian internasional untuk mengendalikan  perpindahan limbah B3 lintas batas, khususnya dari negara maju ke negara berkembang, termasuk pembuangannya. Dalam implementasinya, Konvensi Basel berkaitan erat dengan Konvensi Rotterdam yang mengatur tentang perdagangan bahan kimia berbahaya dan pestisida internasional, serta Konvensi Stockholm yang mengatur tentang Persistent Organic Pollutants (POPs). Selama lebih dari 20 tahun, Konvensi Basel telah memainkan peran yang sangat penting dalam upaya pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) – menurunkan angka kemiskinan, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, serta memastikan keberlanjutan lingkungan.

Dalam upayanya untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Basel, Pemerintah juga ikut mengeluarkan sejumlah regulasi terkait pengelolaan limbah B3 di Indonesia yang bertujuan agar pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan baik dan benar serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan lebih lanjut. Hingga saat ini kegiatan pengelolaan limbah B3 baru berfokus pada pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari sektor industri; pengelolaan limbah B3 yang berasal dari rumah tangga (household hazardous waste) masih belum dilakukan. Regulasi pengelolaan limbah B3-pun tidak mengikutsertakan limbah B3 yang berasal dari rumah tangga. Hal ini dikarenakan pengelolaan limbah B3 memerlukan perizinan yang disertai dengan prosedur administrasi yang tidak sederhana dan hanya bisa dilakukan oleh usaha komersil, sehingga apabila megikutsertakan rumah tangga maka akan sangat memberatkan dan dapat menimbulkan permasalahan tersendiri.

Secara umum prinsip dari regulasi yang digunakan dalam upaya pengelolaan limbah, termasuk limbah B3, di seluruh dunia berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

  1. Pollution prevention principle – prinsip pencegahan timbulnya pencemaran sedini mungkin yang dimulai dari penghasil limbah.
  2. Polluter pays principle – pihak yang menimbulkan pencemaran harus membayar semua biaya yang diakibatkan dari pencemaran yang ditimbulkannya.
  3. Cradle to grave principle – pengelolaan limbah harus dimulai dari saat dihasilkan hingga dibuang.
  4. Treatment and disposal close to the generator principle – pengelolaan limbah untuk pengolahan dan penimbunan diusahakan berada sedekat mungkin dengan lokasi dihasilkannya untuk mencegah potensi pencemaran lebih lanjut.
  5. Non-discriminatory principle – semua limbah diperlakukan secara sama dalam usaha pengelolaan dan penanganannya.
  6. Sustainable development principle – upaya pengelolaan limbah diupayakan melalui pengembangan yang berkelanjutan.

Beberapa regulasi pengelolaan limbah B3 di Indonesia yang saat ini berlaku antara lain adalah sebagai berikut:

  1. UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  2. PP 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  3. PermenLH 03/2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan
  4. PermenLH 02/2008 tentang Pemanfaatan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun
  5. PermenLH 18/2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  6. PermenLH 30/2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
  7. PermenLH 14/2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  8. Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  9. Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  10. Kep-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  11. Kep-04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara danPersyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Regulasi-regulasi di atas merupakan regulasi yang saat ini berlaku dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan lingkungan hidup Indonesia maupun internasional, ataupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan.

Selain sejumlah regulasi di atas, kegiatan pengelolaan limbah B3-pun harus memiliki izin dari Pemerintah. Kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan tanpa izin dapat menimbulkan sanksi pidana tersendiri, bahkan sekalipun secara ilmiah dapat dibuktikan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan lebih lanjut. Sesuai dengan amanat PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, perizinan kegiatan pengelolaan limbah B3 saat ini tidak lagi hanya diberikan oleh Pemerintah Pusat, namun dapat pula oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan pembagiannya.

Konsep Cradle to Grave

Cradle to grave merupakan konsep yang paling umum digunakan dalam pengelolaan limbah, termasuk limbah B3. Dalam konsep ini siklus hidup limbah B3 dianalogikan mirip dengan siklus hidup manusia. Seperti halnya siklus hidup manusia, pada setiap tahapan kegiatan pengelolaan limbah B3 harus dilakukan pencatatan mulai dari saat dihasilkan hingga ditimbun. Selain itu pada setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib pula dikendalikan melalui perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Kewajiban Penghasil Limbah B3

Kegiatan pengelolaan limbah B3 melibatkan enam pelaku pengelolaan, yaitu penghasil, pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun. Masing-masing pelaku tersebut memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Di antara keenam pelaku tersebut penghasil memiliki kewajiban, atau yang biasa diistilahkan sebagai duty of care, yang paling banyak dibandingkan pelaku lainnya, sebab mulai dari saat dihasilkan hingga ditimbun limbah B3 tersebut tetap tercatat milik si penghasil yang bersangkutan. Kewajiban penghasil ini juga diberlakukan di negara-negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat dalam kegiatan pengelolaan limbah B3-nya, dan disebutkan dalam regulasi.

Kewajiban penghasil limbah B3 adalah sebagai berikut:

  1. melakukan pengurangan timbulan limbah B3 yang dihasilkannya,
  2. melakukan karakterisasi limbah B3 yang dihasilkannya,
  3. mengidentifikasi limbah B3 yang dihasilkannya dengan cara memberi kode limbah B3 sesuai dengan regulasi,
  4. mengemas limbah B3 yang dihasilkannya,
  5. memberikan simbol dan label pada kemasan limbah B3,
  6. menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya,
  7. melakukan pengelolaan (pengangkutan dan/atau pemanfaatan dan/atau pengolahan dan/atau penimbunan) terhadap limbah B3 yang dihasilkannya, atau mnyerahkan pengelolaannya kepaa pihak ketiga jika tidak mampu melakukannya sendiri,
  8. mengisi manifest bagian pertama dalam kegiatan pengangkutan limbah B3, dan
  9. melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pemerintah.

Sayangnya regulasi pengelolaan limbah B3 di Indonesia belum secara spesifik dan eksplisit menyebutkan kewajiban ini, sehingga masih banyak penghasil yang belum melakukannya, khususnya untuk karakterisasi, identifikasi, dan pengisian manifest bagian pertama, yang umumnya langsung dibebankan kepada pihak ketiga yang melakukan pengelolaan limbah B3 mereka.

Penetapan dan Identifikasi Limbah B3

Yang paling berhak menentukan apakah suatu limbah termasuk sebagai limbah B3 atau tidak adalah penghasil, karena merekalah yang paling mengetahui asal-usul hingga limbah tersebut dihasilkan. Penentuan ini tidaklah mudah, dan penghasil cenderung akan menganggap limbah yang dihasilkannya sebagai limbah non-B3 agar terhindar dari serangkaian kewajiban yang rumit. Oleh sebab itu Pemerintah memberikan suatu daftar yang berisi sejumlah limbah B3 (listed hazardous waste) sehingga penghasil cukup menyocokkan saja limbah yang dihasilkannya dengan daftar tersebut. Jika limbah yang dihasilkan tercantum di dalamnya, maka limbah itu dikategorikan sebagai limbah B3. Secara umum daftar tersebut memuat limbah B3 dari sumber tidak spesifik (limbah B3 yang umum dihasilkan dari semua industri dan/atau kegiatan) dan limbah B3 dari sumber spesifik (limbah B3 yang dihasilkan dari industri dan/atau kegiatan yang disinyalir menghasilkan limbah B3, dengan jenis industrinya tercantum di dalamnya). Selain kedua kategori tersebut, terdapat pula kategori lainnya tergantung pada regulasi Pemerintah, misalnya saat ini di Indonesia terdapat pula limbah B3 dari B3 kadaluarsa dan limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Seperti halnya di Uni Eropa dan Amerika Serikat, masing-masing limbah B3 yang terdapat di dalam daftar tersebut juga memiliki kode khusus. Kodifikasi ini dilakukan karena tidak ada suatu tata nama baku untuk suatu limbah B3. Selain untuk mempermudah identifikasi, kodifikasi ini juga dapat menyederhanakan pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 kepada Pemerintah, sekaligus sebagai alat bagi Pemerintah untuk melakukan pengawasan terkait jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan kegiatan pengelolaannya.

Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Lain

Pengelolaan limbah B3 memang merupakan kewajiban penghasil. Namun demikian, pengelolaan limbah B3 memerlukan teknologi dan tenaga ahli yang khusus sehingga bisa jadi justru akan membebani para penghasil jika melakukannya sendiri. Oleh sebab itu Pemerintah mengizinkan penghasil untuk menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pihak lain berupa fasilitas pengelolaan limbah B3 jika tidak mampu melakukannya sendiri, kecuali untuk kegiatan pengurangan dan penyimpanan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penyerahan pengelolaan limbah B3 kepada pihak lain tidak serta merta menghilangkan kewajiban penghasil atas limbah B3 yang dihasilkannya. Fasilitas yang melakukan jasa pengelolaan limbah B3 juga harus merupakan suatu usaha berbadan hukum serta memperoleh izin dari Pemerintah, dan wajib melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya kepada Pemerintah, termasuk di dalamnya informasi sumber limbah B3 (nama penghasil) yang dikelolanya.

Tata laksana pengelolaan limbah B3 oleh suatu fasilitas pengelolaan limbah B3 berbeda dengan dan lebih kompleks dari pada pengelolaan limbah domestik yang dilakukan oleh suatu fasilitas pengelolaan limbah domestik atau yang biasa disebut sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Jika suatu limbah domestik dapat langsung diterima oleh suatu TPA, maka hal ini tidak berlaku untuk limbah B3. Sebelum menyerahkan pengelolaan limbah B3 kepada suatu fasilitas pengelolaan limbah B3, penghasil harus terlebih dahulu melalui proses prapenerimaan dengan memberikan informasi serinci mungkin tentang limbah B3 tersebut. Analoginya mirip dengan ketika kita sakit dan berobat ke dokter, maka sang dokter pasti akan menanyakan sejumlah pertanyaan agar dapat menegakkan diagnosa dan menentukan tata laksana pengobatan yang tepat. Jika kita hanya mengeluhkan sakit tanpa menjelaskan seperti apa sakitnya, di mana letak sakitnya, sudah berapa lama sakitnya, dan sebagainya, tentu saja sang dokter akan kesulitan dan mungkin akan “menolak” mengobati kita. Beberapa informasi yang harus diberikan oleh penghasil ketika akan menyerahkan pengelolaan limbah B3-nya kepada pihak ketiga  antara lain:

  1. Jenis industri dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah tersebut. Terdapat beberapa jenis industri dan/atau kegiatan yang sudah pasti menghasilkan limbah B3, baik itu karena bahan baku maupun proses produksi yang digunakan.
  2. Karakteristik limbah yang akan diserahkan. Karakteristik limbah merupakan informasi yang paling penting untuk diberikan kepada fasilitas pengelolaan limbah B3 karena terkait dengan bahaya dari limbah tersebut, sekaligus teknologi dan perizinan yang dimiliki oleh fasilitas tersebut. Informasi karakteristik dapat diberikan dalam bentuk hasil analisa laboratorium yang terbaru ataupun MSDS.
  3. Kode limbah B3. Untuk memudahkan identifikasi limbah B3 yang akan diserahkan.
  4. Jumlah limbah yang akan diserahkan. Untuk dibandingkan dengan kapasitas yang dimiliki oleh fasilitas penerima agar tidak disimpan melebihi aturan.
  5. Persyaratan penanganan khusus serta informasi penting lainnya terkait limbah tersebut. Misalnya apakah limbah tersebut dapat berubah bentuk pada kondisi tertentu sehingga membutuhkan teknik pengemasan yang khusus.

Selain kelima informasi di atas, pada fasilitas pengolahan dan/atau pemanfaatan juga akan meminta sampel limbah B3 yang akan diserahkan untuk melakukan uji coba pengolahan dan/atau pemanfaatan. Secara garis besar tujuan dari proses prapenerimaan ini adalah sebagai berikut:

  1. Memastikan pemenuhan terhadap izin yang dimiliki oleh fasilitas penerima. Ketika memperoleh izin pengelolaan limbah B3 dari Pemerintah, masing-masing fasilitas pengelolaan limbah B3 diberikan daftar jenis limbah B3 yang boleh diterima untuk dikelola. Suatu fasilitas pengelolaan limbah B3 tidak diperbolehkan mengelola limbah B3 yang tidak terdaftar dalam izin yang dimilikinya.
  2. Khusus untuk fasilitas pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah B3: melakukan uji coba pengolahan dan/atau pemanfaatan. Hasil akhir dari pengolahan limbah B3 dan limbah B3 yang akan dimanfaatkan untuk suatu industri dan/atau kegiatan harus memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh sebab itu uji coba pengolahan dan pemanfaatan sangat penting dilakukan oleh suatu fasilitas pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah B3 untuk melihat apakah teknologi yang dimilikinya mampu mengolah dan/atau menafaatkan limbah B3 sesuai persyaratan.

Setelah proses prapenerimaan ini selesai maka akan dibuat perjanjian kerja sama antara penghasil dengan fasilitas penerima. Dan setelah limbah tersebut diterima fasilitas penerima akan kembali melakukan pemeriksaan guna melihat kesesuaian antara limbah yang datang dan yang disebutkan dalam perjanjian tersebut.

About Muhammad Yusuf Firdaus

Board Certified Professional Chemical Engineer | Scientist | Hazardous Waste Specialist

Posted on March 6, 2016, in Chemical Engineering, Waste Management and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: