Peran Teknik Kimia dalam Bidang Lingkungan

Semakin maraknya kasus pencemaran lingkungan yang terjadi dewasa ini membuat bidang lingkungan menjadi satu isu global tersendiri. Kepedulian dan kesadaran yang semakin meningkat membuat masyarakat sebagai konsumen menuntut haknya atas kualitas lingkungan hidup yang baik. Isu lingkungan saat ini sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk juga industri. Pada dasarnya isu lingkungan bukan merupakan aspek utama dalam kegiatan industri, namun jika aspek lingkungan ini bermasalah maka akan berdampak besar bagi industri itu sendiri, seperti tidak dapat menjual dan mengekspor produknya, bahkan bisa berakibat penghentian operasional industri tersebut secara paksa oleh Pemerintah.

Sebagai bidang ilmu yang berkaitan erat dengan industri, teknik kimia memiliki peran penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Secara sempit, peran teknik kimia dalam bidang lingkungan akan langsung diasosiasikan dengan lingkup pengelolaan limbah, khususnya pada pengolahannya, karena memang area inilah yang paling identik dengan aplikasi teknik kimia dalam bidang lingkungan. Contoh nyatanya adalah pada pengoperasian unit IPAL di industri yang umumnya dipegang oleh para insinyur kimia. Namun sebenarnya peran teknik kimia dalam bidang lingkungan lebih luas dari itu. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlindungan lingkungan, saat ini lingkup pengelolaan limbah juga melibatkan upaya pengurangan timbulan limbah. Oleh sebab itu, dengan pengetahuan dan keahlian rekayasa proses yang dimilikinya, insinyur kimia seharusnya mampu memodifikasi suatu proses produksi sehingga berjalan lebih optimal dan menghasilkan sesedikit mungkin timbulan limbah, serta menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan bernilai tinggi bagi masyarakat.

Untuk dapat berkiprah dan berprofesi dalam bidang lingkungan dengan baik, tentu saja insinyur kimia harus memiliki pengetahuan yang komprehensif dalam bidang teknis. Ilmu kimia, neraca massa dan energi, kinetika, termodinamika, unit operasi dan unit proses adalah modal dasar bagi insinyur kimia dalam menjalankan profesinya dalam bidang apapun, termasuk bidang lingkungan. Di sisi lain, bidang lingkungan adalah bidang yang diatur dengan sangat ketat oleh regulasi. Regulasi di bidang lingkungan inipun sangat dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta isu lingkungan, baik di dalam maupun luar negeri. Oleh sebab itu, insinyur kimia juga harus memiliki pengetahuan yang baik tentang regulasi lingkungan dan perkembangannya.

Pembuangan Limbah B3

Pembuangan limbah B3 (hazardous waste disposal) secara bebas dapat diartikan sebagai kegiatan menyingkirkan dan menghancurkan limbah B3. Kegiatan ini merupakan tahap terakhir dari lingkup kegiatan pengelolaan limbah B3. Berdasarkan Basel Convention, kegiatan ini meliputi pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan akhir limbah B3. Dalam implementasinya, masing-masing negara yang meratifikasi Basel Convention memiliki “cara” tersendiri dalam menginterpretasikan dan melaksanakan pembuangan limbah B3 ini. Sebagai contoh, di Amerika Serikat kegiatan pembuangan limbah B3 ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu pengolahan atau treatment yang mencakup juga kegiatan daur ulang limbah B3 untuk dimanfaatkan, dan penimbunan yang tetap menggunakan istilah disposal. Sedangkan di Indonesia kegiatan pembuangan limbah B3 dibagi menjadi tiga, yaitu pengolahan (treatment), pemanfaatan (utilization) dan penimbunan (disposal) yang mengacu pada kegiatan pembuangan limbah B3 Australia. 

Outlet dari kegiatan pembuangan limbah B3 adalah lingkungan itu sendiri, sehingga akan berdampak terhadap kualitas lingkungan itu sendiri termasuk interaksi makhluk hidup di dalamnya. Oleh sebab itu kegiatan pembuangan limbah B3 harus dilakukan dengan baik dan benar serta memperoleh izin dari Pemerintah seperti halnya kegiatan pengelolaan limbah lainnya. 

Pengolahan Limbah B3

Pengolahan limbah B3 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan atau setidaknya menurunkan sifat bahaya dari suatu limbah B3. Pengolahan limbah B3 tidak menghilangkan polutan yang terkandung di dalamnya, melainkan menurunkan konsentrasinya hingga mencapai baku mutu yang aman untuk dilepas ke lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan metode fisika, kimia, biologi, termal, ataupun kombinasi dari keempatnya, dengan berdasarkan pada karakteristik limbah yang akan diolah. Masing-masing metode inipun memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Metode fisika umumnya paling sederhana, namun kurang mampu memenuhi baku mutu secara cepat dan signifikan karena tidak dapat menghilangkan kandungan polutan dalam limbah; pengolahan dengan metode fisika hanya mengubah bentuk suatu limbah B3 sehingga lebih mudah untuk dikelola lebih lanjut. Pengolahan dengan metode kimia umumnya mampu memenuhi baku mutu secara cepat dan signifikan, namun dalam beberapa kasus justru menghasilkan suatu matriks yang memiliki massa dan volume lebih besar dari pada limbah asalnya karena adanya penggunaan bahan kimia sebagai reagen. Tidak jarang pula reagen yang digunakan merupakan bahan kimia berbahaya seperti asam kuat dan oksidator, sehingga memerlukan pengendalian khusus dalam prosesnya. Pengolahan dengan metode biologi relatif lebih aman untuk dilakukan karena umumnya diaplikasikan pada limbah-limbah yang mudah terurai dan tidak mengandung polutan yang sangat berbahaya, namun prosesnya sangat sensitif di mana kondisi lingkungan harus dijaga dengan baik agar mikroorganisme yang digunakan dapat tetap hidup. Pengolahan dengan metode termal secara umum merupakan yang paling praktis digunakan karena mampu mengurangi massa dan volume limbah secara signifikan serta memerlukan lahan yang tidak terlalu luas. Namun metode ini masih cukup mahal dan memerlukan tenaga ahli khusus untuk mengoperasikannya.

Pemanfaatan Limbah B3

Pada dasarnya pemanfaatan limbah B3 merupakan kegiatan pengolahan limbah B3 yang bertujuan untuk mengubah bentuk limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan limbah B3 berpedoman pada prinsip daur ulang, yaitu penggunaan kembali limbah B3 sebagai bahan baku pada proses selanjutnya dalam rangkaian proses produksi di industri, pemanfaatan sebagai bahan pengganti dalam suatu proses produksi komersial, atau perolehan kembali suatu kandungan yang masih bernilai dari limbah B3 melalui serangkaian proses pengolahan. Saat ini pemanfaatan limbah B3 sangat digalakkan, karena selain dapat menghilangkan sifat bahaya dari limbah B3, kegiatan ini dapat pula membantu menjaga kelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan sumber daya alam.

Penimbunan Limbah B3

Penimbunan limbah B3 merupakan kegiatan menempatkan suatu limbah B3 pada suatu area yang didesain khusus untuk menimbun limbah B3. Kegiatan ini merupakan metode pembuangan limbah yang paling tua dan paling umum digunakan. Terdapat bermacam-macam metode untuk menimbun limbah B3, antara lain landfill, deep well injection, dam tailing hingga ditimbun di dasar laut. Semua limbah yang akan ditimbun harus dipastikan sudah inert dan tidak lagi memiliki sifat bahaya; jika masih memiliki sifat bahaya maka limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu. Mengingat sifat bahaya dari limbah B3 yang akan ditimbun, maka lokasi penimbunan limbah B3 juga harus dipilih sedemikian rupa: stabil dari berbagai potensi bencana alam, bukan lahan subur untuk kegiatan bercocok tanam dan jauh dari keramaian/aktivitas manusia.

Pengangkutan Limbah B3

Pengangkutan limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari suatu lokasi pengelolaan ke lokasi pengelolaan lainnya. Semua kegiatan pengangkutan limbah B3 harus memiliki tujuan akhir pengelolaan dan tidak boleh dilakukan antar kegiatan yang memiliki fungsi yang sama. Kegiatan pengangkutan limbah B3 dapat disimulasikan sebagai berikut:

  • dari penghasil ke pengumpul
  • dari penghasil ke pemanfaat
  • dari penghasil ke pengolah
  • dari penghasil ke penimbun akhir
  • dari pengumpul ke pemanfaat
  • dari pengumpul ke pengolah
  • dari pengumpul ke penimbun akhir

Jika pengangkutan dari penghasil berhenti di pengumpul, maka pengumpul tersebut akan bertindak sebagai penghasil baru ketika akan melakukan pengangkutan ke pemanfaat, pengolah atau penimbun.

Di antara semua kegiatan pengelolaan limbah B3, pengangkutan limbah B3 merupakan satu-satunya kegiatan yang izin operasionalnya tidak diberikan oleh KLHK, melainkan oleh Departemen Perhubungan. Peran KLHK dalam kegiatan pengangkutan limbah B3 adalah memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang melakukan jasa pengangkutan limbah B3, yang tanpa rekomendasi ini izin operasional dari Departemen Perhubungan tidak akan diberikan.

Pada dasarnya kegiatan pengangkutan limbah B3 adalah kegiatan penyimpanan limbah B3 dalam bentuk berjalan. Oleh sebab itu, semua kaidah penyimpanan limbah B3 harus pula diterapkan dalam pengangkutan limbah B3, antara lain:

  • pemilihan alat angkut yang sesuai dengan limbah B3 yang akan diangkut
  • pelekatan simbol limbah B3 pada badan kendaraan pengangkut sebagai bentuk komunikasi bahaya atas limbah B3 yang diangkut
  • penerapan aturan segregasi dalam pemuatan limbah B3 ke dalam alat angkut
  • penerapan inspeksi kondisi limbah B3 yang diangkut oleh pengemudi

Berdasarkan PP 101/2014, jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut limbah B3 harus disesuaikan dengan kategori limbah B3-nya. Untuk limbah B3 kategori 1 harus diangkut menggunkan kendaraan tertutup, sedangkan limbah B3 kategori 2 boleh diangkut menggunakan kendaraan terbuka.

Pengangkutan limbah B3 berkaitan dengan kegiatan bongkar-muat limbah. Dalam hal pemuatan, pengemudi harus memastikan bahwa limbah B3 yang akan diangkut dikemas dengan baik. Pengemudi memiliki hak penuh untuk tidak mengangkut limbah B3 yang kemasannya tidak baik/layak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat bongkar-muat limbah B3 antara lain:

  1. Pastikan hanya melakukan bongkar-muat di lokasi yang sudah ditentukan.
  2. Usahakan lokasi bongkar-muat dibuat tertutup (indoor), atau minimal memiliki atap.
  3. Buat saluran penampungan tumpahan yang kedap air dan bak penampungan tumpahan yang buntu di lokasi bongkar-muat.
  4. Tutup saluran penampungan limpasan air hujan saat kegiatan bongkar-muat berlangsung untuk menghindari masuknya tumpahan limbah B3 ke dalam saluran tersebut.
  5. Hindari melakukan kegiatan bongkar-muat saat hujan untuk menghindari potensi tumpahan yang akan larut dan terbawa oleh limpasan air hujan.
  6. Seluruh muatan harus diikat kuat selama dan posisinya diatur dengan baik sehingga bebannya terdistribusi secara merata di sumbu-sumbu kendaraan.
  7. Pastikan pemuatan kemasan ke dalam kendaraan juga memperhitungkan kemudahan dan keamanan saat pembongkaran.

Dokumen pengangkutan limbah B3

Seluruh kegiatan pengangkutan limbah B3 yang melewati fasilitas publik harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan limbah B3, atau yang biasa disebut sebagai limbah B3. Manifest limbah B3 dapat berupa lembaran kertas yang dicetak ataupun elektronik. Setiap perusahaan penyedia jasa pengangkutan limbah B3 harus memiliki manifest yang akan diperoleh pada saat pengjuan rekomendasi pengangkutan ke KLHK. Dokumen ini merupakan salah satu bentuk komunikasi bahaya dari suatu limbah B3 yang diangkut, yang di dalamnya berisi informasi yang mencakup:

  • nama, alamat dan nomor telepon penghasil limbah, termasuk lokasi pengambilannya
  • nama, alamat dan nomor telepon perusahaan pengangkut limbah
  • nama, alamat dan nomor telepon fasilitas penerima limbah
  • identitas, bentuk fisik, karakteristik, kode, jumlah, kelas bahaya dan kode pengangkutan, dan
  • informasi terkait tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi kedaruratan selama pengangkutan.

Sistem manifest ini juga diterapkan di negara lain yang sudah meratifikasi Konvensi Basel dan melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, namun implementasinya bisa berbeda satu sama lain tergantung regulasi setempat. Contohnya adalah di Amerika Serikat, di mana satu manifest dapat digunakan untuk empat jenis limbah yang kompatibel satu sama lain (seperti manifest pesawat), sementara di Indonesia satu manifest hanya dapat digunakan untuk satu limbah saja.

Beberapa hal penting tentang manifest limbah B3:

  1. Manifest limbah B3 terdiri dari tiga bagian yang masing-masing harus diisi sebagai berikut:
    • Bagian pertama (atas) oleh penghasil
    • Bagian kedua (tengah) oleh pengangkut
    • Bagian ketiga (bawah) oleh fasilitas penerima (pengumpul, pemanfaat, pengolah atau penimbun)
  2. Manifest limbah B3 merupakan dokumen pengangkutan limbah B3, bukan dokumen pengolahan/penimbunan limbah B3.
  3. Manifest limbah B3 merupakan dokumen negara sehingga harus dijaga jangan sampai hilang. Kehilangan manifest harus dilaporkan ke pihak kepolisian.
  4. Satu kendaraan pengangkutan dapat memuat lebih dari satu manifest, tetapi satu manifest tidak boleh dimuat di lebih dari satu kendaraan pengangkutan.
  5. Manifest limbah B3 yang saat ini berlaku mampu mengakomodir hingga tiga kali perpindahan moda transportasi. Pada pengangkutan dengan lebih dari tiga kali perpindahan moda transportasi harus melibatkan pengumpul berizin untuk dilakukan pergantian manifest.
  6. Masing-masing salinan manifest harus disimpan dan didistribusikan sesuai ketentuan.

 Kompetensi pengemudi angkutan limbah B3

Saat ini Departemen Perhubungan membuat sebuah aturan tentang kompetensi pengemudi angkutan limbah B3, di mana para pengemudi ini harus memiliki sertifikasi khusus yang dapat diperoleh melalui diklat. Hanya saja kurikulum untuk diklat ini masih belum ditetapkan. Diklat dan sertifikasi pengemudi angkutan limbah B3 ini juga sudah diterapkan di beberapa negara, khususnya negara maju, salah satunya ialah Australia. Kurikulum diklat dan sertifikasi pengemudi angkutan limbah B3 di Australia mencakup empat aspek sebagai berikut:

  1. Pengetahuan tentang limbah B3
  2. Pengetahuan tentang aspek K3L
  3. Pengetahuan tentang kendaraan
  4. Pengetahuan tentang komunikasi dan pelayanan pelanggan

Penyimpanan Limbah B3

Penyimpanan limbah B3 bertujuan untuk menyimpan sementara suatu limbah B3 sampai dilakukan pengelolaan lebih lanjut untuk mencegah terlepasnya limbah B3 tersebut ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat terhindarkan. Penyimpanan limbah B3 harus mematuhi aturan penyimpanan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara umum jangka waktu penyimpanan limbah B3 adalah maksimal 90 hari terhitung sejak limbah tersebut dihasilkan. Jika limbah B3 tersebut dihasilkan dalam jumlah sedikit – di Indonesia adalah kurang dari 50 kg/hari – maka penyimpanan dapat dilakukan lebih dari 90 hari. Selain itu terdapat pula aturan terpisah untuk jangka waktu penyimpanan limbah infeksius yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan yang tertuang dalam Kep-1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Dalam aturan ini disebutkan bahwa penyimpanan limbah infeksius pada musim kemarau maksimal adalah 1 x 24 jam, sedangkan pada musim hujan maksimal adalah 2 x 24 jam.

Seperti halnya pada kemasan, fasilitas penyimpanan limbah B3 juga harus ditandai dengan simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan di dalamnya.

Setiap kemasan limbah B3 yang disimpan harus dijaga agar selalu dalam kondisi yang baik selama penyimpanan: tidak penyok dan berkarat, tidak bocor, serta tidak menggembung. Jika salah satu kondisi tersebut terjadi pada kemasan, maka harus dilakukan pengemasan ulang dengan cara memindahkan muatannya ke dalam kemasan lain. Selalu berhati-hati dalam menangani dan menyimpan kemasan untuk menghindari terjadinya kerusakan dan kebocoran pada kemasan; gunakan alat bantu ketika akan mengangkat kemasan, jangan menggelindingkan kemasan apalagi dengan tangan kosong.

Penyimpanan limbah B3 juga harus dilakukan berdasarkan karakteristiknya; limbah-limbah dan/atau limbah dan bahan dengan karakteristik yang tidak saling cocok harus disimpan terpisah agar tidak bereaksi satu sama lain, dibatasi dengan sekat, tanggul, tembok rendah, atau penghalang lainnya.

Penyimpanan limbah B3 dengan kemasan berupa drum dapat pula dilakukan dengan cara dibuat bertumpuk untuk memaksimalkan penggunaan area penyimpanan. Namun demikian hal ini tidak boleh diterapkan untuk limbah yang bersifat mudah meledak, mudah menyala, dan reaktif. Limbah-limbah jenis ini harus disimpan di area khusus untuk mengurangi risiko publik untuk berkontak dengan limbah-limbah tersebut atau terpapar ledakan, sekaligus mencegah migrasi ke lingkungan jika terjadi tumpahan. Limbah-limbah dengan karakteristik mudah meledak, mudah menyala, dan reaktif harus dijauhkan dari kondisi berikut:

  1. api,
  2. permukaan panas, seperti mesin,
  3. pancaran panas atau sinar matahari,
  4. kegiatan pemotongan dan pengelasan logam,
  5. friksi panas – jangan menyeret kemasan di sepanjang lantai,
  6. percikan dari listrik statis, kegiatan elektrik, atau friksi, dan
  7. untuk limbah reaktif harus dijauhkan dari air.

INSPEKSI PENYIMPANAN LIMBAH B3

Inspeksi area penyimpanan limbah B3 harus dilakukan secara rutin seminggu sekali. Inspeksi ini dapat melindungi kita dari potensi tumpahan dan bahaya lainnya sebelum terjadi. Daftar periksa harus dibuat guna mempermudah inspeksi – daftar periksa ini harus rinci serta mencakup prosedur penandaan  dan pengelolaan penyimpanan. Daftar periksa sekurang-kurangnya harus mencakup:

  1. ada/tidaknya kebocoran atau ceceran dari kemasan ,
  2. kondisi kemasan, termasuk penyok, gembung, dan karat,
  3. simbol dan label – periksa apakah ada simbol dan/atau label yang terlepas dan tanggal pengemasan yang tertulis untuk mencegah penyimpanan melebihi 90 hari, dan
  4. pengelolaan penyimpanan, seperti jarak antar baris dan ketinggian tumpukan.

Beberapa tips praktis dalam melakukan inspeksi antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Ikuti daftar periksa – buat suatu catatan rinci jika terdapat sesuatu yang tidak sesuai.
  2. Lakukan dengan seksama. Periksa kondisi kemasan apakah terdapat tumpahan/ceceran dan perkaratan.
  3. Periksa sekeliling kemasan dan seluruh area penyimpanan.
  4. Periksa apakah ada noda/kotoran pada bak penampungan.
  5. Catat segala sesuatu yang tidak biasa pada bak penampungan – bahkan sekalipun mungkin hal tersebut bukan suatu masalah.
  6. Segera lakukan tindakan penanggulangan jika terjadi masalah.
  7. Pelihara buku catatan inspeksi.

 

Pengemasan Limbah B3

Setelah melakukan karakterisasi dan kita mengetahui apakah antara limbah satu dengan lainnya saling tidak cocok atau saling bereaksi maka kita dapat menentukan jenis kemasan yang sesuai.  Tujuan dari pengemasan limbah B3 adalah untuk mencegah kontak antara limbah tersebut dengan manusia dan lingkungan sekitar. Kemasan limbah B3 harus memiliki penutup yang kuat dan mampu mengungkung limbah yang dikemasnya sebelum ditangani lebih lanjut. Kemasan limbah B3 juga harus selalu dalam kondisi tertutup jika sedang tidak dilakukan penambahan muatan, pengambilan sampel atau pemindahan muatan.

Jenis-jenis kemasan yang dapat digunakan untuk mengemas limbah B3 antara lain drum plastik tutup lebar, drum plastik tutup kecil, drum logam tutup lebar, drum logam tutup kecil, jumbo bag, jerry can, IBC box dan sebagainya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kemasan limbah B3, yaitu:

  1. Jumlah limbah yang akan dikemas. Jika limbah yang akan dikemas hanya berjumlah kecil/sedikit maka gunakanlah kemasan kecil. Sebagai contoh jika limbah yang akan dikemas hanya berjumlah 5 liter maka lebih baik dikemas menggunakan jirigen, bukan drum berukuran 200 liter.
  2. Pastikan limbah yang akan dikemas tidak akan bereaksi dan merusak kemasan. Pilihlah kemasan yang terbuat dari bahan inert terhadap limbah yang dikemas. Misalnya untuk mengemas limbah yang bersifat korosif harus menggunakan kemasan yang terbuat dari plastik, bukan logam.
  3. Bentuk fisik limbah yang akan dikemas. Sebagai contoh jika akan mengemas limbah cair menggunakan drum maka gunakan drum yang memiliki penutup kecil atau yang biasa diistilahkan sebagai closed top drum. Sebaliknya jika akan mengemas limbah padat menggunakan drum maka gunakan drum yang memiliki penutup lebar, atau yang biasa diistilahkan sebagai open top drum.
  4. Jika kemasan yang akan digunakan adalah kemasan bekas mengemas limbah atau bahan lain, pastikan limbah atau bahan yang sebelumnya dikemas cocok dengan limbah B3 yang akan dikemas kemudian. Disarankan untuk mencuci terlebih dahulu kemasan bekas yang akan digunakan untuk mengemas limbah B3.

Beberapa tips praktis untuk pengemasan limbah B3 adalah sebagai berikut:

  1. Pastikan Anda mengetahui limbah-limbah mana yang tidak saling cocok; jauhkan satu sama lain dan kemas dalam kemasan terpisah.
  2. Pastikan kemasan tidak rusak oleh limbah B3 yang dikemasnya.
  3. Jika Anda melakukan pencucian kemasan, pastikan untuk menampung dan melakukan karakterisasi air cuciannya sebelum dibuang.
  4. Jika suatu kemasan akan digunakan kembali secara rutin, pertimbangkan untuk menetapkan limbah yang akan dikemas ke dalamnya. Hal ini akan mempermudah Anda menggunakan kembali kemasan tersebut tanpa perlu mencucinya terlebih dahulu.
  5. Gunakan corong untuk menuangkan limbah cair ke dalam kemasan guna menghindari tumpahan. Jangan menggunakan satu corong yang sama untuk semua jenis limbah B3.
  6. Beberapa limbah B3 dapat mengalami ekspansi volume karena fluktuasi suhu dan tekanan (misalnya solvent). Pastikan untuk tidak mengisi limbah B3 hingga penuh ke dalam kemasan, kecuali jika menggunakan iso tank.

Selain jenis-jenis kemasan yang telah disebutkan di atas, terdapat pula kemasan khusus untuk mengemas limbah infeksius, di mana kemasan ini memiliki simbol biohazard yang sudah tercetak langsung di badannya. Kemasan ini memiliki warna yang mencolok, antara lain kuning, merah dan jingga. Terdapat dua jenis kemasan untuk mengemas limbah infeksius sebagai berikut:

  1. Untuk limbah infeksius tajam dan dapat menyayat kulit (mis: jarum suntik dan scalpel), limbah jaringan/potongan organ tubuh, darah dan media agar bekas inokulasi bakteri harus dikemas dengan wadah yang keras, kedap air dan anti tusuk seperti ember/bin.
  2. Untuk limbah infeksius non tajam seperti perban, kasa dan kapas dapat dikemas menggunakan kantong plastik.

Batas maksimal pengisian limbah infeksius ke dalam kemasan, baik yang berupa wadah ember/bin maupun kantong plastik, adalah 3/4 penuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengemasan limbah infeksius menggunakan kantong plastik biohazard adalah sebagai berikut:

  1. Pastikan hanya limbah infeksius non-tajam yang dikemas dalam kantong biohazard.
  2. Jangan mengisi lebih dari ¾ penuh.
  3. Setelah ¾ penuh, tarik perlahan untuk meminimalkan udara di dalam kantong – jangan mendorong kantong ke bawah atau melubanginya untuk mengeluarkan udara.
  4. Putar ujung atas kantong membentuk kepangan tunggal.
  5. Bentuk ikatan tunggal dari kepangan tunggal – jangan mengikat dengan model “telinga kelinci.
  6. Masukkan kantong biohazard ke dalam troli penyimpanan.

PENANDAAN KEMASAN LIMBAH B3

Semua kemasan limbah B3 yang telah terisi harus ditandai dengan simbol dan label limbah B3. Simbol dan label limbah B3 merupakan bentuk komunikasi bahaya dari suatu limbah B3. Simbol limbah B3 adalah gambar yang mewakili karakteristik suatu limbah B3, sedangkan label limbah B3 adalah tulisan yang berisi segala keterangan tentang suatu limbah B3 yang terdapat di dalam suatu kemasan. Adanya simbol dan label ini dapat memudahkan identifikasi suatu limbah B3 tanpa harus mengambil contoh limbah tersebut dan mengujinya di laboratorium, sekaligus memberikan peringatan kepada siapa saja yang akan menangani limbah B3 tersebut tentang potensi bahayanya.

Secara internasional, simbol limbah B3 sama saja dengan simbol B3, namun demikian Pemerintah Indonesia menetapkan simbol khusus untuk limbah B3 di Indonesia seperti yang diatur dalam PermenLH 14/2013, dan sebelumnya pada Kep-05/BAPEDAL/09/1995. Sepertinya hal ini dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah impor limbah B3 sebagaimana dilarang dalam UU 32/2009, karena jika simbolnya sama maka akan sulit untuk membedakan atau menentukan apakah yang diimpor tersebut adalah B3 atau limbah B3.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelekatan simbol dan label limbah B3 antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Pastikan kru yang bertugas memahami dengan baik arti dari simbol dan label yang dilekatkan pada kemasan.
  2. Pastikan simbol dan label yang digunakan ialah simbol dan label limbah B3, bukan simbol dan label B3
  3. Jika kemasan yang digunakan adalah kemasan bekas, pastikan simbol dan label sebelumnya sudah dilepas.

Characterization of X-Ray Films to be Stipulated as Hazardous Waste *)

Since generated from an activity, X-ray films at some point can end up as waste. Due to the use of fixer and developer solutions which contain silver halides on the printing process, X-ray films might also contain significant level of silver. Fixer and developer solutions themselves are classified as hazardous waste according to PP 101/2014, thus X-ray films might also be classified as hazardous waste as well. Since not listed as hazardous waste on PP 101/2014, characterization must be conducted in order to stipulate whether the X-ray films are classified as hazardous waste or not. Characterization conducted on this investigation was using two sheets of X-ray films which were taken in 1998 and 2004 respectively. From this characterization, it was obtained that X-ray films contains 1812 ppm of silver and 0,4148 ppm of mercury, and only leached out 1,214 ppm of silver. Within these results, X-ray films can be classified as hazardous waste category 2 according to PP 101/2014, with code B101d, and can be disposed directly into Secure Landfill Class 1, 2 or 3. As alternative, they can also be treated via recycling process to recover the silver. However, it is still suspected that the silver concentration, both on waste and TCLP, might be greater than the results obtained from this investigation if using X-ray films that are relatively new (0 – 5 years); further investigation should be conducted.

Keywords: X-ray films, hazardous waste, characterization, disposal.

*) Principal investigator: Muhammad Yusuf Firdaus, Senior Technical Engineer, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri

Effect of the Use of Super Absorbent Polymer (SAP) and Its Order of Addition as Reagent on Hazardous Waste Solidification *)

Solidification is the most common technique used on the treatment of hazardous waste. The aim of this process is to alter the physical form of the waste which cannot be disposed directly to the landfills, with the incorporation of reagents. Portland cement is the most common reagent used in combination with sand or any other inert materials as filler. The common problem on this process is the relatively high water content which prevents the curing process, thus leads to the use of more reagent which increases the operational cost. Sorbent materials can be used to anticipate this problem, one of those is super absorbent polymer (SAP) which has been used on numbers of hazardous waste management cases in the U.S. From the trial, it was found that solidification process using SAP ratios of 0,1 (w/w) and adding it on the first stage, followed by Portland cement and sand ratios of 0,4 and 0,6 (w/w) respectively on the second stage, was able to obtain the minimum bearing strength criteria within the fastest the curing time.

Keywords: hazardous waste treatment, solidification, bearing strength, SAP.

*) Principal Investigator: Muhammad Yusuf Firdaus, Senior Technical Engineer, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri

Karakterisasi Limbah B3

Semua limbah B3 yang dihasilkan harus dikelola dengan baik dan benar. Seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka agar dapat mengelola limbah B3 dengan aman, kita perlu mengetahui dengan pasti apa limbah tersebut, apa akibat yang akan ditimbulkannya, dan seperti apa karakteristiknya. Apakah limbah tersebut sangat beracun? Apakah pekerja yang akan menangani memerlukan alat pelindung khusus? Apakah limbah tersebut korosif – apakah akan menyebabkan perkaratan pada jenis kemasan tertentu? Apakah limbah tersebut tidak cocok dengan limbah lain – apakah limbah tersebut akan bereaksi (menimbulkan ledakan atau nyala api) jika berkontak dengan limbah lain atau air?

Karakteristik limbah B3 bisa jadi berbeda antar satu negara dengan yang lainnya tergantung pada regulasi Pemerintah setempat. Secara umum karakteristik limbah B3 meliputi mudah menyala (ignitable), reaktif, korosif dan toksik. Di Indonesia sendiri terdapat 6 (enam) karakteristik limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam PP 101/2014 dan regulasi-regulasi sebelumnya tentang pengelolaan limbah B3.

  1. Mudah meledak. Suatu limbah B3 dikatakan memiliki karakteristik mudah meledak (eksplosif) apabila pada temperatur dan tekanan standar (25 oC dan 760 mmHg) dapat meledak, atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya. US-EPA sendiri tidak memasukkan sifat mudah meledak sebagai salah satu sifat limbah B3 karena sifat ini sudah termasuk dalam sifat reaktif. Sifat eksplosif dari suatu bahan atau limbah dapat dikategorikan berdasarkan kecepatannya berekspansi atau sensivitasnya terhadap lingkungan sekitar. Salah satu contoh limbah B3 dengan sifat mudah meledak adalah limbah kimia dari jenis peroksida organik. Limbah B3 jenis ini dikategorikan sebagai yang paling berbahaya, karena selain bersifat oksidator kuat juga memiliki sifat kimia yang tidak stabil. Kebanyakan senyawa peroksida organik sangat sensitif terhadap guncangan, gesekan, dan panas, serta dapat terdekomposisi secara eksotermis dengan melepaskan energi panas yang sangat tinggi. Contoh limbah peroksida organik antara lain asetil peroksida, kumena peroksida, asam parasetat, dan dibenzoil peroksida. Limbah lain yang memilki karakteristik mudah meledak adalah limbah kimia jenis monomer yang mampu berpolimerisasi secara spontan sambil melepaskan gas bertekanan serta panas yang tinggi. Contohnya adalah butadiena dan metakrilat.
  2. Mudah menyala. Suatu limbah B3 dikatakan memiliki karakteristik mudah menyala apabila dapat menyebabkan nyala api/kebakaran, dapat terbakar secara spontan, atau memiliki titik nyala kurang dari 60 o Walaupun umumnya limbah dengan karakteristik mudah menyala merupakan pelarut-pelarut organik, namun terdapat pula limbah padat yang bersifat mudah menyala seperti litium hidrida dan sodium hidrida, yang dapat menyala secara spontan apabila berkontak dengan udara. Contoh lainnya adalah trimetil aluminium yang merupakan senyawa organometal. Limbah padat yang memiliki karakteristik seperti ini dikenal dengan nama limbah pyrophoric.
  3. Reaktif. Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah yang tidak stabil pada kondisi normal, di mana limbah tersebut dapat menyebabkan ledakan, bereaksi hebat dengan bahan tertentu, mengeluarkan asap, gas, dan uap beracun, atau menghasilkan campuran yang mudah meledak jika dipanaskan, dikompresi, atau dicampur dengan air. Contoh dari limbah jenis ini adalah beberapa logam dari golongan 1A pada Sistem Periodik seperti litium dan natrium yang bereaksi hebat dengan air menghasilkan gas hidrogen yang mudah terbakar. Beberapa senyawa logam berbentuk bubuk juga bersifat reaktif. Selain itu bahan-bahan pengoksidasi (oksidator) juga bersifat reaktif terhadap senyawa-senyawa organik yang dapat menimbulkan ledakan.
  4. Infeksius. Limbah infeksius adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis yang dapat menyebarkan wabah infeksi. Infeksius merupakan satu-satunya karakteristik limbah B3 yang tidak dapat dikuantitatifkan karena tidak ada satu instrumenpun yang dapat menganalisa dan menentukan level infeksi dari suatu bahan. Oleh sebab itu penentuannya hanya dilakukan dengan mencocokkan suatu limbah yang diduga sebagai limbah infeksius dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Umumnya limbah jenis ini dihasilkan dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan laboratorium klinis/medis. US-EPA sendiri tidak memasukkan infeksius sebagai karakteristik limbah B3 dan pengelolaan limbah infeksius sendiri memiliki aturan terpisah sebagai pengelolaan limbah medis. Contoh dari limbah jenis ini adalah organ tubuh sisa pembedahan, jarum suntik bekas pakai, dan perban bekas membalut luka/darah. Selain itu saat ini Pemerintah juga menetapkan bahwa limbah sitotoksik (limbah dari kegiatan kemoterapi) juga dikategorikan sebagai limbah infeksius.
  5. Korosif. Limbah korosif adalah assam dengan nilai pH sama dengan atau kurang dari 2, dan basa dengan nilai pH sama dengan atau di atas 12,5, dan/atau limbah yang dapat menyebabkan perkaratan pada logam. Contoh limbah jenis ini adalah limbah asam sulfat bekas, sodium hidroksida bekas, akumulator sel basah, dan larutan etching.
  6. Toksik. Adalah limbah yang dapat berbahaya atau fatal jika mencapai jaringan target dan terakumulasi dalam konsentrasi tertentu di dalam tubuh makhluk hidup, baik dengan cara terhirup melalui saluran pernafasan, terserap melalui kulit, maupun tertelan melalui mulut. Contoh limbah jenis ini adalah timbal dan merkuri.

Untuk dapat dinyatakan sebagai limbah B3 suatu limbah tidak harus memiliki kesemua karakteristik tersebut di atas; cukup satu saja karakteristik yang dimiliki maka limbah tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai limbah B3.

Karakterisasi harus dilakukan begitu suatu limbah B3 dihasilkan sebelum limbah tersebut dikemas. Karakterisasi limbah B3 dapat dilakukan dengan salah satu dari cara berikut:

  1. pengambilan contoh limbah dan analisa laboratorium
  2. lihat kemasan yang digunakan (bentuk, bahan pembuat, ukuran tutup)
  3. lihat simbol yang terlekat pada kemasan
  4. lihat MSDS limbah atau MSDS masing-masing bahan baku yang digunakan dalam proses/kegiatan yang menghasilkan limbah tersebut

 

Regulasi dan Identifikasi Limbah B3

Ketika berbicara mengenai pengelolaan limbah maka yang umumnya langsung terlintas adalah cara pengolahannya. Sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui dan memahami bahwa pengelolaan limbah B3 terdiri dari sejumlah kegiatan, yaitu pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan akhir.

Regulasi Pengelolaan Limbah B3

Regulasi dalam pengelolaan limbah B3 sangat dan mutlak diperlukan karena permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah B3 merupakan permasalahan global dan dapat berdampak luas. Saat ini kegiatan pengelolaan limbah B3 tampaknya telah menjadi suatu peluang bisnis yang menjanjikan sehingga banyak pihak yang ingin ikut serta di dalamnya. Sayangnya masih terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan keuntungan materi semata, di mana kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya justru menimbulkan pencemaran lebih lanjut.

Acuan utama dalam peraturan pengelolaan limbah B3 adalah Konvensi Basel. Konvensi ini merupakan pakta/perjanjian internasional untuk mengendalikan  perpindahan limbah B3 lintas batas, khususnya dari negara maju ke negara berkembang, termasuk pembuangannya. Dalam implementasinya, Konvensi Basel berkaitan erat dengan Konvensi Rotterdam yang mengatur tentang perdagangan bahan kimia berbahaya dan pestisida internasional, serta Konvensi Stockholm yang mengatur tentang Persistent Organic Pollutants (POPs). Selama lebih dari 20 tahun, Konvensi Basel telah memainkan peran yang sangat penting dalam upaya pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) – menurunkan angka kemiskinan, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, serta memastikan keberlanjutan lingkungan.

Dalam upayanya untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Basel, Pemerintah juga ikut mengeluarkan sejumlah regulasi terkait pengelolaan limbah B3 di Indonesia yang bertujuan agar pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan baik dan benar serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan lebih lanjut. Hingga saat ini kegiatan pengelolaan limbah B3 baru berfokus pada pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari sektor industri; pengelolaan limbah B3 yang berasal dari rumah tangga (household hazardous waste) masih belum dilakukan. Regulasi pengelolaan limbah B3-pun tidak mengikutsertakan limbah B3 yang berasal dari rumah tangga. Hal ini dikarenakan pengelolaan limbah B3 memerlukan perizinan yang disertai dengan prosedur administrasi yang tidak sederhana dan hanya bisa dilakukan oleh usaha komersil, sehingga apabila megikutsertakan rumah tangga maka akan sangat memberatkan dan dapat menimbulkan permasalahan tersendiri.

Secara umum prinsip dari regulasi yang digunakan dalam upaya pengelolaan limbah, termasuk limbah B3, di seluruh dunia berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

  1. Pollution prevention principle – prinsip pencegahan timbulnya pencemaran sedini mungkin yang dimulai dari penghasil limbah.
  2. Polluter pays principle – pihak yang menimbulkan pencemaran harus membayar semua biaya yang diakibatkan dari pencemaran yang ditimbulkannya.
  3. Cradle to grave principle – pengelolaan limbah harus dimulai dari saat dihasilkan hingga dibuang.
  4. Treatment and disposal close to the generator principle – pengelolaan limbah untuk pengolahan dan penimbunan diusahakan berada sedekat mungkin dengan lokasi dihasilkannya untuk mencegah potensi pencemaran lebih lanjut.
  5. Non-discriminatory principle – semua limbah diperlakukan secara sama dalam usaha pengelolaan dan penanganannya.
  6. Sustainable development principle – upaya pengelolaan limbah diupayakan melalui pengembangan yang berkelanjutan.

Beberapa regulasi pengelolaan limbah B3 di Indonesia yang saat ini berlaku antara lain adalah sebagai berikut:

  1. UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  2. PP 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  3. PermenLH 03/2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan
  4. PermenLH 02/2008 tentang Pemanfaatan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun
  5. PermenLH 18/2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  6. PermenLH 30/2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
  7. PermenLH 14/2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  8. Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  9. Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  10. Kep-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  11. Kep-04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara danPersyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Regulasi-regulasi di atas merupakan regulasi yang saat ini berlaku dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan lingkungan hidup Indonesia maupun internasional, ataupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan.

Selain sejumlah regulasi di atas, kegiatan pengelolaan limbah B3-pun harus memiliki izin dari Pemerintah. Kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan tanpa izin dapat menimbulkan sanksi pidana tersendiri, bahkan sekalipun secara ilmiah dapat dibuktikan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan lebih lanjut. Sesuai dengan amanat PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, perizinan kegiatan pengelolaan limbah B3 saat ini tidak lagi hanya diberikan oleh Pemerintah Pusat, namun dapat pula oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan pembagiannya.

Konsep Cradle to Grave

Cradle to grave merupakan konsep yang paling umum digunakan dalam pengelolaan limbah, termasuk limbah B3. Dalam konsep ini siklus hidup limbah B3 dianalogikan mirip dengan siklus hidup manusia. Seperti halnya siklus hidup manusia, pada setiap tahapan kegiatan pengelolaan limbah B3 harus dilakukan pencatatan mulai dari saat dihasilkan hingga ditimbun. Selain itu pada setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib pula dikendalikan melalui perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Kewajiban Penghasil Limbah B3

Kegiatan pengelolaan limbah B3 melibatkan enam pelaku pengelolaan, yaitu penghasil, pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun. Masing-masing pelaku tersebut memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Di antara keenam pelaku tersebut penghasil memiliki kewajiban, atau yang biasa diistilahkan sebagai duty of care, yang paling banyak dibandingkan pelaku lainnya, sebab mulai dari saat dihasilkan hingga ditimbun limbah B3 tersebut tetap tercatat milik si penghasil yang bersangkutan. Kewajiban penghasil ini juga diberlakukan di negara-negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat dalam kegiatan pengelolaan limbah B3-nya, dan disebutkan dalam regulasi.

Kewajiban penghasil limbah B3 adalah sebagai berikut:

  1. melakukan pengurangan timbulan limbah B3 yang dihasilkannya,
  2. melakukan karakterisasi limbah B3 yang dihasilkannya,
  3. mengidentifikasi limbah B3 yang dihasilkannya dengan cara memberi kode limbah B3 sesuai dengan regulasi,
  4. mengemas limbah B3 yang dihasilkannya,
  5. memberikan simbol dan label pada kemasan limbah B3,
  6. menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya,
  7. melakukan pengelolaan (pengangkutan dan/atau pemanfaatan dan/atau pengolahan dan/atau penimbunan) terhadap limbah B3 yang dihasilkannya, atau mnyerahkan pengelolaannya kepaa pihak ketiga jika tidak mampu melakukannya sendiri,
  8. mengisi manifest bagian pertama dalam kegiatan pengangkutan limbah B3, dan
  9. melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pemerintah.

Sayangnya regulasi pengelolaan limbah B3 di Indonesia belum secara spesifik dan eksplisit menyebutkan kewajiban ini, sehingga masih banyak penghasil yang belum melakukannya, khususnya untuk karakterisasi, identifikasi, dan pengisian manifest bagian pertama, yang umumnya langsung dibebankan kepada pihak ketiga yang melakukan pengelolaan limbah B3 mereka.

Penetapan dan Identifikasi Limbah B3

Yang paling berhak menentukan apakah suatu limbah termasuk sebagai limbah B3 atau tidak adalah penghasil, karena merekalah yang paling mengetahui asal-usul hingga limbah tersebut dihasilkan. Penentuan ini tidaklah mudah, dan penghasil cenderung akan menganggap limbah yang dihasilkannya sebagai limbah non-B3 agar terhindar dari serangkaian kewajiban yang rumit. Oleh sebab itu Pemerintah memberikan suatu daftar yang berisi sejumlah limbah B3 (listed hazardous waste) sehingga penghasil cukup menyocokkan saja limbah yang dihasilkannya dengan daftar tersebut. Jika limbah yang dihasilkan tercantum di dalamnya, maka limbah itu dikategorikan sebagai limbah B3. Secara umum daftar tersebut memuat limbah B3 dari sumber tidak spesifik (limbah B3 yang umum dihasilkan dari semua industri dan/atau kegiatan) dan limbah B3 dari sumber spesifik (limbah B3 yang dihasilkan dari industri dan/atau kegiatan yang disinyalir menghasilkan limbah B3, dengan jenis industrinya tercantum di dalamnya). Selain kedua kategori tersebut, terdapat pula kategori lainnya tergantung pada regulasi Pemerintah, misalnya saat ini di Indonesia terdapat pula limbah B3 dari B3 kadaluarsa dan limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Seperti halnya di Uni Eropa dan Amerika Serikat, masing-masing limbah B3 yang terdapat di dalam daftar tersebut juga memiliki kode khusus. Kodifikasi ini dilakukan karena tidak ada suatu tata nama baku untuk suatu limbah B3. Selain untuk mempermudah identifikasi, kodifikasi ini juga dapat menyederhanakan pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 kepada Pemerintah, sekaligus sebagai alat bagi Pemerintah untuk melakukan pengawasan terkait jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan kegiatan pengelolaannya.

Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak Lain

Pengelolaan limbah B3 memang merupakan kewajiban penghasil. Namun demikian, pengelolaan limbah B3 memerlukan teknologi dan tenaga ahli yang khusus sehingga bisa jadi justru akan membebani para penghasil jika melakukannya sendiri. Oleh sebab itu Pemerintah mengizinkan penghasil untuk menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya kepada pihak lain berupa fasilitas pengelolaan limbah B3 jika tidak mampu melakukannya sendiri, kecuali untuk kegiatan pengurangan dan penyimpanan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa penyerahan pengelolaan limbah B3 kepada pihak lain tidak serta merta menghilangkan kewajiban penghasil atas limbah B3 yang dihasilkannya. Fasilitas yang melakukan jasa pengelolaan limbah B3 juga harus merupakan suatu usaha berbadan hukum serta memperoleh izin dari Pemerintah, dan wajib melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya kepada Pemerintah, termasuk di dalamnya informasi sumber limbah B3 (nama penghasil) yang dikelolanya.

Tata laksana pengelolaan limbah B3 oleh suatu fasilitas pengelolaan limbah B3 berbeda dengan dan lebih kompleks dari pada pengelolaan limbah domestik yang dilakukan oleh suatu fasilitas pengelolaan limbah domestik atau yang biasa disebut sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Jika suatu limbah domestik dapat langsung diterima oleh suatu TPA, maka hal ini tidak berlaku untuk limbah B3. Sebelum menyerahkan pengelolaan limbah B3 kepada suatu fasilitas pengelolaan limbah B3, penghasil harus terlebih dahulu melalui proses prapenerimaan dengan memberikan informasi serinci mungkin tentang limbah B3 tersebut. Analoginya mirip dengan ketika kita sakit dan berobat ke dokter, maka sang dokter pasti akan menanyakan sejumlah pertanyaan agar dapat menegakkan diagnosa dan menentukan tata laksana pengobatan yang tepat. Jika kita hanya mengeluhkan sakit tanpa menjelaskan seperti apa sakitnya, di mana letak sakitnya, sudah berapa lama sakitnya, dan sebagainya, tentu saja sang dokter akan kesulitan dan mungkin akan “menolak” mengobati kita. Beberapa informasi yang harus diberikan oleh penghasil ketika akan menyerahkan pengelolaan limbah B3-nya kepada pihak ketiga  antara lain:

  1. Jenis industri dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah tersebut. Terdapat beberapa jenis industri dan/atau kegiatan yang sudah pasti menghasilkan limbah B3, baik itu karena bahan baku maupun proses produksi yang digunakan.
  2. Karakteristik limbah yang akan diserahkan. Karakteristik limbah merupakan informasi yang paling penting untuk diberikan kepada fasilitas pengelolaan limbah B3 karena terkait dengan bahaya dari limbah tersebut, sekaligus teknologi dan perizinan yang dimiliki oleh fasilitas tersebut. Informasi karakteristik dapat diberikan dalam bentuk hasil analisa laboratorium yang terbaru ataupun MSDS.
  3. Kode limbah B3. Untuk memudahkan identifikasi limbah B3 yang akan diserahkan.
  4. Jumlah limbah yang akan diserahkan. Untuk dibandingkan dengan kapasitas yang dimiliki oleh fasilitas penerima agar tidak disimpan melebihi aturan.
  5. Persyaratan penanganan khusus serta informasi penting lainnya terkait limbah tersebut. Misalnya apakah limbah tersebut dapat berubah bentuk pada kondisi tertentu sehingga membutuhkan teknik pengemasan yang khusus.

Selain kelima informasi di atas, pada fasilitas pengolahan dan/atau pemanfaatan juga akan meminta sampel limbah B3 yang akan diserahkan untuk melakukan uji coba pengolahan dan/atau pemanfaatan. Secara garis besar tujuan dari proses prapenerimaan ini adalah sebagai berikut:

  1. Memastikan pemenuhan terhadap izin yang dimiliki oleh fasilitas penerima. Ketika memperoleh izin pengelolaan limbah B3 dari Pemerintah, masing-masing fasilitas pengelolaan limbah B3 diberikan daftar jenis limbah B3 yang boleh diterima untuk dikelola. Suatu fasilitas pengelolaan limbah B3 tidak diperbolehkan mengelola limbah B3 yang tidak terdaftar dalam izin yang dimilikinya.
  2. Khusus untuk fasilitas pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah B3: melakukan uji coba pengolahan dan/atau pemanfaatan. Hasil akhir dari pengolahan limbah B3 dan limbah B3 yang akan dimanfaatkan untuk suatu industri dan/atau kegiatan harus memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh sebab itu uji coba pengolahan dan pemanfaatan sangat penting dilakukan oleh suatu fasilitas pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah B3 untuk melihat apakah teknologi yang dimilikinya mampu mengolah dan/atau menafaatkan limbah B3 sesuai persyaratan.

Setelah proses prapenerimaan ini selesai maka akan dibuat perjanjian kerja sama antara penghasil dengan fasilitas penerima. Dan setelah limbah tersebut diterima fasilitas penerima akan kembali melakukan pemeriksaan guna melihat kesesuaian antara limbah yang datang dan yang disebutkan dalam perjanjian tersebut.

Pengantar Pengelolaan Limbah B3

Sejak pecahnya Revolusi Industri di Britania Raya pada kurun waktu 1750-1850, industrialisasi marak terjadi di berbagai belahan dunia. Perubahan besar-besaran dalam proses industri yang semula menggunakan tenaga manusia dan kemudian beralih menjadi menggunakan tenaga mesin memberikan dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri pertumbuhan industri mulai marak sejak dekade 1970-an. Industrialisasi dalam era modern ini memang sudah tidak terelakkan lagi. Selain dapat menjadi kendaraan dalam persaingan global, industrialisasi terbukti memberikan dampak positif karena mampu membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Namun di balik sisi positifnya, muncul pula sisi negatif dari industrialisasi, yaitu meningkatnya timbulan limbah, baik jumlah maupun jenisnya, yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Sayangnya masyarakat industri kurang atau bahkan sama sekali tidak peduli pada masalah limbah ini. Mereka beranggapan karena limbah merupakan sesuatu yang sudah tidak bernilai maka tidak perlu dilakukan upaya khusus untuk mengelolanya. Perlakuan masyarakat industri terhadap limbah yang dihasilkannya bahkan masih tetap sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat agraris, yaitu membuang langsung ke lingkungan seperti sungai, mengubur di dalam tanah, atau membakarnya begitu saja. Jika perilaku ini tetap dan terus dibiarkan, maka dapat dibayangkan betapa besarnya dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan.

Limbah B3 dan Dampaknya

Di antara sekian banyak limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri, beberapa di antaranya memiliki sifat berbahaya dan beracun, atau yang diistilahkan di Indonesia sebagai limbah B3. Selain dapat menyebabkan polusi terhadap lingkungan, limbah jenis ini juga dapat membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah B3 yang bersumber dari industri dapat dihasilkan dari kegiatan produksi maupun kegiatan penunjang seperti pembersihan, pengolahan air limbah dan perbaikan kendaraan. Selain itu bahan baku dan produk yang kadaluarsa atau obsolet juga dapat dikategorikan sebagai limbah B3. Secara umum terdapat 3 (tiga) bahaya dari limbah B3, yaitu:

  1. Bahaya fisika, antara lain kebakaran dan ledakan
  2. Bahaya kimia, antara lain iritasi, korosi dan keracunan
  3. Bahaya biologi, antara lain infeksi, cacat lahir dan mutasi genetik

Suatu limbah B3 dapat menimbulkan salah satu atau gabungan dari ketiga bahaya di atas. Bahaya fisik terjadi disebabkan adanya kontak antara limbah B3 dengan faktor pencetus dari luar seperti sumber api dan guncangan, sedangkan bahaya kimia dan biologi terjadi karena kontak langsung antara limbah B3 dengan subyek paparan (manusia, hewan, atau benda). Jalur paparan bahaya limbah B3 terhadap manusia dan hewan sendiri dapat terjadi melalui inhalasi, tertelan, atau kontak dengan kulit.

Latar Belakang Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan limbah B3 telah menjadi agenda lingkungan internasional sejak awal dekade 1980-an ketika dimasukkan sebagai salah satu dari tiga area prioritas dalam Montevideo Programme on Environmental Law pertama yang diprakarsai oleh UNEP pada tahun 1981. Secara garis besar, upaya pengelolaan limbah B3 dilatarbelakangi oleh lima faktor, yaitu:

  1. Meningkatnya penggunan bahan berbahaya dan beracun pada berbagai kegiatan, khususnya industri. Saat ini diperkirakan sudah terdapat lebih dari 143.000 bahan kimia, yang terdiri dari bahan kimia alami dan sintetis, yang dipergunakan di seluruh dunia, khususnya dalam kegiatan industri. Sebagian dari jumlah tersebut merupakan bahan berbahaya dan beracun (B3), bahkan beberapa di antaranya merupakan polutan yang terbuat dari bahan/senyawa organik yang bersifat kekal, atau yang diistilahkan sebagai Persistent Organic Pollutants (POPs).
  2. Pencemaran yang diakibatkan oleh pembuangan limbah B3 terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Salah satu kasus pencemaran lingkungan terkait pembuangan limbah B3 yang terkenal di dunia adalah tragedi Minamata yang terjadi di Jepang pada dekade 1950-an. Tragedi ini terjadi karena terdapatnya metilmerkuri (CH3Hg+ atau MeHg+) pada air limbah dari salah satu pabrik kimia yang dibuang sembarangan ke Teluk Minamata. Senyawa sangat beracun ini kemudian mengalami bioakumulasi dalam tubuh ikan dan kerang yang terdapat di Teluk Minamata dan Laut Shiranui , yang ketika dikonsumsi oleh masyarakat menyebabkan keracunan merkuri (mercury poisoning). Kasus lain yang juga terkenal adalah tragedi Love Canal yang terjadi di Amerika Serikat pada dekade 1970-an, di mana saat itu terdapat sekitar 22.000 ton yang terdiri atas 200 lebih bahan kimia yang berbeda-beda yang ditimbun ke dalam tanah sejak 1942 hingga 1953, yang menyebabkan daerah tersebut terkontaminasi dan penduduknya mengalami masalah kesehatan serius. Di dalam negeri sendiri kasus pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah B3 yang terkenal adalah Tragedi Buyat yang terjadi di Minahasa, Sulawesi Utara yang terjadi sekitar tahun 2004. Tragedi ini terjadi karena pembuangan limbah tailing yang diduga berasal dari salah satu perusahaan tambang emas di beroperasi di daerah tersebut.
  3. Terjadinya kegiatan pembuangan limbah B3 ilegal dari negara maju ke negara berkembang. Salah satu praktek pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh pihak industri di negara-negara maju adalah mengirimnya secara ilegal ke negara berkembang. Seiring dengan kebangkitan akan kesadaran lingkungan dan dengan semakin ketatnya peraturan lingkungan hidup di negara-negara maju pada dekade 1970-an membuat biaya yang harus dikeluarkan untuk pemusnahan limbah B3 semakin besar. Pada saat yang sama, globalisasi perkapalan membuat perpindahan limbah B3 lintas batas (trans-boundary movement) semakin mudah, dan banyak negara berkembang yang sangat membutuhkan mata uang asing. Hal inilah yang menyebabkan “perdagangan” limbah B3 dari negara maju ke negara berkembang tumbuh dengan pesat.
  4. Lahirnya Konvensi Basel yang mengatur tentang perpindahan limbah B3 lintas batas. Konvensi Basel lahir karena maraknya kegiatan perpindahan limbah B3 lintas batas (trans-boundary movement). Salah satu pencetus utama lahirnya Konvensi Basel adalah kasus Khian Sea Waste Disposal pada tahun 1988, di mana sebuah kapal bernama Khian Sea yang mengangkut limbah berupa abu insinerator dari Philadelphia, Amerika Serikat membuang muatan tersebut ke perairan sejumlah negara, antara lain Haiti, Senegal, Maroko, Yugoslavia, Sri Lanka dan Singapura.
  5. Berlakunya regulasi Konvensi Basel secara efektif setelah ditandatangani dan diratifikasi oleh sejumlah negara. Konvensi Basel dilaksanakan pada dekade 1980-an oleh PBB. Konvensi ini ditandatangani pada 22 Maret 1989 dan diberlakukan secara efektif pada 5 Mei 1992. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi dengan Konvensi Basel yang disahkan melalui Keppres 61/1993.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 137 other followers